Bencana tsunami terjadi di sekitar Selat Sunda, berselang 3 bulan setelah tsunami besar di Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.  Kali ini tsunami berdampak pada kerusakan materi dan korban jiwa di sebagian wilayah Banten dan Lampung Selatan. Yang terdampak bukan hanya masyarakat lokal, namun juga wisatawan yang sedang berlibur khususnya  disepanjang pantai  Carita Anyer yang dikenal sebagai kawasan wisata bahari tersebut.

Bencana dapat diidentifikasi potensinya, namun kejadiannya  tidak pernah bisa diprediksi, tanpa pemberitahuan dan terjadi pada waktu yang relatif singkat, namun dampaknya panjang  dan sangat merugikan.  Secara teori, resiko bencana adalah fungsi dari bahaya, kerawanan dan kapasitas. Resiko bencana akan semakin besar jika tingkat kerawanan bencana di wilayah tinggi, namun kemampuan manusia untuk mempersiapkan diri justru rendah.  Sehingga terjadinya bencana dengan korban yang besar, merupakan konsekuensi dari ketidaksesuaian pengelolaan, serta penekanan yang  kuat akan pentingnya perencanaan kawasan.  Perencanaan adalah proses dalam mempersiapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa datang.  Sehingga berbagai skenario yang terbaik hingga yang terburuk, antara potensi dan kendala semestinya sudah dipertimbangkan dalam perencanaan kawasan.

Dibalik keindahan dan keunikan daya tarik alam yang ada, beberapa kawasan wisata alam di Indonesia  memiliki potensi bencana yang tinggi.  Pemerintah dan peneliti di Indonesia telah menyusun peta kerawanan bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang seharusnya dijadikan acuan dalam merencanakan kawasan wisata alam.  Merencanakan kawasan wisata bukan hanya menata obyek agar mampu menarik sebanyak mungkin wisatawan, namun juga mempertimbangkan resiko jika bencana terjadi. Karena mendatangkan wisatawan ke wilayah yang rawan bencana, sama dengan meningkatkan kerawanan bencana (jumlah manusia yang berada pada wilayah rawan makin banyak) dan menurunkan kapasitas masyarakat lokal (beban masyarakat dan pemerintah lokal bertambah jika bencana terjadi).

Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan resiko  bencana di kawasan wisata Indonesia semakin tinggi.  Pertama adalah faktor tata ruang kawasan.  Peraturan presiden no 51 tahun 2016 telah menetapkan sempadan pantai sejauh 100 meter dari pasang tertinggi ke arah daratan, sebagai area yang tidak boleh dibangun bangunan permanen dan diutamakan bagi sabuk hijau (green belt). Tujuannya selain untuk mencegah abrasi dan menjaga aktivitas manusia dari perilaku laut yang ekstrim, juga sebagai ruang publik yang bisa dinikmati semua masyarakat.  Namun justru akomodasi, hotel dan restoran dibangun disepanjang pantai. Bahkan di kawasan Pantai Carita, hotel dibangun pada sisi jalan yang berbatasan dengan pantai. Semakin mendekati laut, semakin menarik dan banyak dikunjungi.

Kedua adalah faktor kesiapan terhadap bencana. Berdasarkan penelitian mandiri yang dilakukan tahun 2017 mengenai mitigasi bencana di pantai Pangandaran, baik pemerintah, industri pariwisata maupun masyarakat lokal, memiliki kesiapan yang rendah, serta koordinasi yang lemah antar stakeholder. Upaya mitigasi tidak dilakukan secara rutin dan mengikat, tidak dilakukan kontrol dan upaya evaluasi. Jika pun ada jalur evakuasi pada kawasan wisata, namun penggunaannya tidak pernah disimulasikan secara berkala dan tidak disosialisasikan secara khusus kepada wisatawan.

Ketiga adalah faktor persepsi terhadap resiko bencana.  Penelitian yang penulis lakukan dari 2014 hingga 2016 terhadap sejumlah wisatawan di 4 negara (Indonesia, Thailand, Jepang dan Australia), menunjukkan bahwa wisatawan Indonesia memiliki persepsi terhadap resiko yang paling rendah.  Mereka tidak khawatir datang ke lokasi wisata yang rawan tsunami, tidak mempelajari kerawanannya dan merasa aman beraktivitas walaupun pada lokasi yang paling rawan.  Hal ini berimplikasi pada kesiapan terhadap keamanan wisata dan standar keselamatan yang juga rendah.  Berbeda dengan persepsi wisatawan Jepang dan Australia, mereka mau datang ke lokasi wisata yang rawan tsunami jika kawasan wisata tersebut telah dipersiapkan dengan fasilitas mitigasi dan evakuasi yang baik. Sehingga setelah tsunami di Phuket tahun 2004 pemerintah Thailand melakukan perencanaan mitigasi dan membangun sistem peringatan dini yang mapan. Upaya ini lalu dijadikan sebagai marketing tools yang mempromosikan kawasan Phuket “baru” yang lebih siaga terhadap tsunami, sehingga wisatawan asing merasa lebih nyaman dan aman untuk  kembali berkunjung.

Tinggal dan berada pada wilayah yang rawan bencana memang sudah takdir, namun bukan artinya kita pasrah dan tidak berupaya. Merencanakan kawasan dan kegiatan wisata merupakan keharusan untuk meminimalisir resiko.  Agar tetap aman dan menyenangkan, maka berwisata ke kawasan yang rawan bencana memerlukan perencanaan yang matang, baik dari pengelola destinasi maupun dari wisatawan.  Bahaya tidak bisa kita hindari, namun kerawanan dan kapasitas ditentukan oleh upaya manusia.  Perencana yang baik adalah yang mampu “hadir” di tempat tujuan bahkan sebelum ia sampai dan melakukan aktivitas.