People who cannot find time for recreation are obliged sooner or later to find time for illness ”.  Sejak awal abad ke 18, John Wanamaker (1838-1922) seorang pionir dalam bidang marketing asal Amerika menyatakan pentingnya rekreasi bagi manusia, sebagai pemenuhan kebutuhan fisik maupun mental. Kaitan antara rekreasi dengan kualitas hidup manusia telah lama disadari, bahkan menjadi cabang ilmu sendiri ; Leisure Science. Eksistensi leisure science ini pada awalnya sangat dipengaruhi oleh bidang psikologi dan sosiologi, karena merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, untuk menghindari diri dari “sakit” fisik dan mental.  Namun saat ini leisure bukan hanya terkait dengan kebutuhan (needs) namun sudah bertransformasi menjadi keinginan (wants) sehingga menjadi sektor yang menarik dalam bidang bisnis.

Transformasi rekreasi ini menjadi konteks yang selalu menarik perhatian saya ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.  Rekreasi sebagai aktivitas yang dilakukan pada waktu luang, memiliki prinsip “bebas” atau “free”. Waktu yang bebas dari ikatan (free time), pilihan ativitas yang bebas (free of choices) dan bebas dari paksaan dan kewajiaban (free of obligation). Karena karakteristik bebasnya itu, maka rekreasi harus menjadi hak setiap manusia dan konsekwensinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan waktu luang dan fasilitas pemanfaatan waktu luang tersebut bagi masyarakatnya.  Konteks hak dan kewajiban ini yang menarik dan terlihat berbeda-beda antar negara dalam mengaplikasikannya.

Menghabiskan hari Minggu di Townsville, Australia pada akhir bulan Juli 2017 lalu, menjadi pengalaman baru bagi saya dalam menghabiskan waktu luang.  Disepanjang Strand Beach terlihat hamparan ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik, yang bebas digunakan oleh masyarakatnya.  Bangku taman, fasilitas bermain anak-anak, bahkan kolam renang pun disediakan gratis oleh pemerintah. Di salah satu titik di taman juga disediakan fasilitas untuk barbeque, lengkap dengan pembakaran dan tabung gas, yang siap digunakan.  Dari sisi kebijakan, pemerintah setempat mengharuskan kepada pemilik bisnis yang memperkerjakan pegawainya pada akhir pekan, untuk membayar upahnya dua kali lipat. Karena upah yang cukup tinggi, maka beberapa toko dibuka lebih siang dan tutup lebih awal, sehingga memberikan waktu luang yang lebih banyak pula kepada pekerjanya.  Implementasi rekreasi sebagai hak manusia terasa betul disini.

Pengalaman akhir pekan di Hongkong pada Agustus 2017 juga berbeda lagi.  Sebagai negara metropolitan global, Hongkong dipadati oleh gedung-gedung tinggi. Namun pemerintahnya tidak lupa untuk menyisakan ruang terbuka hijau yang dibangun sebagai taman, tempat masyarakat berekreasi.  Walaupun luasan ruang terbuka hijau disana tidak sebanding dengan luas fasilitas terbangunnya (Building Coverage Ratio/BCR) setidaknya ada keinginan pemerintah untuk memenuhi hak rekreasi masyarakatnya.  Tapi yang justru menarik adalah   sebagian besar taman-taman kota di Hongkong dipenuhi oleh para pekerja imigran Indonesia (TKW) ketimbang oleh masyarakat lokal Hongkong.  Kebijakan pemerintah Hongkong yang mewajibkan seluruh warganya yang memiliki pekerja rumah tangga untuk memberikan libur pada hari Sabtu atau Minggu (waktu luang), diterjemahkan sebagai kewajiban untuk melarang mereka berada di rumah, agar terhindar dari aktivitas bekerja.  Akibatnya para TKW harus mencari tempat diluar rumah majikannya dari pukul 9 pagi hingga pukul 8 atau 9 malam dan pilihannya adalah di taman kota.  Aktivitas mereka bermacam-macam, ada yang berolah raga, berkesenian, membuat prakarya, melakukan aktivitas keagamaan atau sekedar berbincang dengan teman-temannya. Namun karena waktu yang cukup panjang, maka akhirnya mereka juga menggelar tikar di taman dan bahkan di pedestrian, untuk makan dan tidur, sehingga sedikit miris melihatnya.  Hak rekreasi disini menjadi blur, apakah betul bebas dari paksaan dan bebas memilih tanpa tekanan.  Dan apakah masyarakat lokal Hongkong juga tidak terganggu dengan padatnya taman kota oleh para TKW, sehingga mereka tidak bisa berekreasi dengan bebas dan nyaman disana?

Di Indonesia, sarana rekreasi publik baru berkembang akhir-akhir ini. Pemerintah daerah berlomba-lomba mempercantik kota dengan taman tematik, yang dijadikan sebagai sarana berkumpulnya warga untuk melakukan aktivitas terkait hobi, olah raga, sosial atau sekedar bersantai.  Sebelumnya taman kota hanya berfungsi sebagai sarana estetik kota, lengkap dengan papan informasi “DILARANG MENGINJAK RUMPUT” dan tidak dilengkapi dengan sarana rekreasi, sehingga jarang dijadikan sebagai tempat berkumpulnya warga kota.  Rekreasi komersial juga berkembang sangat pesat di Indonesia.  Menjamurnya café lokal dan pusat perbelanjaan, menjadi sarana rekreasi yang popular bagi masyarakat.  Bahkan seringkali sarana rekreasi komersial ini dijadikan sebagai tujuan wisata bagi warga yang berasal dari luar kota. Tempat rekreasi dibuka lebih awal dan tutup lebih larut.   Hak berwisata warga luar kota menjadi kewajiban melayani bagi pegawai lokal. Akibatnya setiap akhir pekan, kota menjadi sangat padat oleh wisatawan, menjadi tidak nyaman untuk rekreasi warga lokal.

Sebagai hak manusia, aspek rekreasi sudah selayaknya dijadikan perhatian  oleh pemerintah, bukan hanya dari sisi penyediaan fasilitas dan prasarananya, namun juga dari aspek regulasi dalam penyediaan waktu luang.  Tata ruang kota dengan alokasi ruang terbuka hijaunya harus dijadikan prioritas.     Dalam beberapa penelitian, disebutkan bahwa penyediaan ruang terbuka kota yang memadai dapat menurunkan tingkat stress masyarakat, bahkan mengurangi angka tawuran remaja.  Sehingga kota yang sehat adalah kota yang memperhatikan hak penduduknya untuk bisa berekreasi dengan aman dan nyaman. Bahkan ketersediaan waktu luang ini menjadi salah satu indikator Indeks Kebahagiaan Masyarakat (Index of Happiness), dan menjadi ukuran prestasi pemimpin daerah. Semakin tinggi kualitas rekreasi masyarakat, maka akan semakin produktif warganya. Rekreasi bertujuan untuk mengembalikan kepenatan fisik dan mental dari rutinitas pekerjaan sehari-hari, sehingga dapat bekerja lebih optimal lagi setelahnya.  Bekerja adalah kewajiban untuk dapat bertahan hidup, namun leisure adalah hak setiap manusia.   Sebagaimana diungkap oleh Aristoteles : “The end of labor is to gain leisure”.